Bontang – Sistem penghitungan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar oleh PT. Pertamina ke Kota Bontang jadi sorotan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bontang.
Anggota Komisi I Adrof Dita mengatakan perhitungan kebutuhan kuota BBM Bontang yang digunakan Pertamina kurang akurat. Sehingga dirinya pun meminta agar sistem tersebut di evaluasi
“Perhatian saya itu kuota BBM kan di hitung dari realisasi, Realisasinya itu yang seperti apa, kenapa solar habis tapi ada yang tidak kebagian, jika diambil dari angka realisasi tahun lalu, tahun sekarang kenapa bisa berubah,”imbuhnya.
Hal itu dia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gabungan Anggota Komisi I, II, III, DPRD, Pertamina, Kasat Lantas Polres Bontang, dan Instansi terkait serta Supir Truk yang tergabung dalam organisasi Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB), Senin, (04/12/2023) di ruang rapat Lantai II Sekretariat DPRD Bontang.
Kata dia, jika tolak ukur kuota BBM adalah jumlah kendaraan, maka wajar jika jumlahnya tidak akurat, sebab menurutnya setiap tahun jumlah kendaraan akan bertambah,
“ini kuota kita memang tidak cukup atau ada yang pergi ketempat lain, Kalau realisasinya jumlah kendaraan, itu relatif tidak akan menyelesaikan persoalan,”timpalnya.
Anggota Fraksi PKS ini pun menyarankan agar Pertamina mengirim data kuota BBM yang lebih akurat ke pusat, sehingga permasalahan bisa teratasi,
“Realisasi harus dilihat lebih dalam lagi, dan harus di hitung dengan benar total Truk dan Kapal Nelayan, kalau masih menggunakan realisasi yang tahun lalu itu bias karena tolak ukurnya dari yang keluar dari SPBU,”tegasnya.
