Bontang – Program bedah rumah yang dicadangkan pemerintah daerah mendapat sorotan dari wakil rakyat.
Pasalnya, program tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, dalam rapat paripurna, Senin (27/11/2023) di Kota Bontang Kaltim.
“Ada temuan program bedah rumah tidak sesuai dengan peruntukannya padahal sejatinya untuk rumah warga kurang mampu namun di lapangan ditemukan rumah kos,”ungkapnya.
Dia pun mempertanyakan sistem pendataan untuk sasaran bedah rumah sehingga melenceng dari yang semestinya.
Apalagi setelah temuan di lapangan, penerima program bedah rumah merupakan rumah sewa.
“Semua tanggung jawab sang pemilik untuk renovasi dan pembangunan kos bukan pemerintah. Bagaimana mungkin pendataan bisa salah,”ujarnya.
Hanya saja dia tidak mau menduga-duga soal penerima program bedah rumah tak penuhi kriteria, apalagi sampai menyalahkan instansi terkait. Dia hanya meminta sebelum menentukan penerima manfaat perlu dilakukan peninjauan lapangan.
Hal ini agar program bedah rumah sesuai peruntukkan karena masih banyak masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan ini.
“Untuk dapat data akurat koordinasi dengan RT, Lurah, Camat dan begitu seterusnya. Hanya mereka yang tau siapa-siapa yang layak sebagai penerima bantuan,”jelasnya.
Sementara itu, Wakil Kota Bontang, Basri Rase, mengatakan pihaknya minta OPD menyikapi persoalan bantuan bedah rumah dan langkah-langkah yang dilakukan depannya.
Karena hal ini penting agar program bantuan ini tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat
“Pastinya verifikasi ulang dan OPD harus turun ke lapangan untuk mengecek kelayakan bantuan bedah rumah itu,”pungkasnya.
