Sebanyak 10 satuan kerja di Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (Bosowa) meraih nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terbaik semester I tahun 2023 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone.
Hal ini terungkap saat KPPN Watampone menggelar Forum Koordinasi Pimpinan Satker atau yang dikenal dengan nama “Kopi Bone” di Aula Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kantor Kemenag Kabupaten Wajo, Rabu (9/8/2023).
Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto yang didampingi Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) Arriza Adiya dan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan (PTPN) Mahir Fahrul Aprianto mengapresiasi kinerja pelaksanaan anggaran yang sejauh ini telah berjalan dengan baik.
Capaian tidak lepas dari komitmen kuasa pengguna anggaran untuk senantiasa memantau pelaksanaan dan pertanggungjawaban angggaran pada masing-masing satker.
Hal ini tergambar pada capaian nilai IKPA KPPN Watampone selaku Kuasa Bendahara Umum Negara periode semester I Tahun 2023 adalah 97.50 dengan predikat sangat memuaskan.
Capaian ini menempatkan KPPN Watampone pada peringkat 17 nasional capaian IKPA, melesat cukup jauh jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja, KPPN Watampone mengganjar sepuluh satuan kerja dengan nilai capaian IKPA tertinggi periode semester I tahun anggaran 2023.
Yakni KPPN Watampone, MTsN Soppeng (peringkat pertama), Kemenag Wajo (peringkat kedua) dan MAN 2 Soppeng (peringkat ketiga) pada kategori satuan kerja dengan pagu anggaran sampai dengan dua milyar rupiah.
Pengadilan Agama Sengkang(peringkat pertama), Rutan Watansoppeng(peringkat kedua), Pengadilan Negeri Soppeng (peringkat ketiga) pada kategori satuan kerja pagu anggaran dua milyar sampai dengan tujuh milyar rupiah
Serta Polres Bone (peringkat pertama), Lapas Watampone(peringkat kedua)dan Rutan Sengkang (peringkat ketiga) untuk kategori satker pagu anggaran diatas tujuh milyar rupiah.
“Diharapkan hal ini semakin memotivasi satuan kerja untuk dapat terus memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran,”ungkapnya
Selanjutnya disampaikan detail IKPA untuk masing-masing indikator oleh Kepala Seksi PDMS yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pada kuasa pengguna anggaran.
Sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan nilai capaian IKPA pada periode selanjutnya. Sesi diskusi kemudian menjadi sesi penutup pada kegiatan ini.*
