KABARTA.ID, MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memperkuat kelembagaan petani agar mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan petani.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, saat mendampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Sulawesi Selatan periode 2026–2031.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sulsel yang berlangsung di Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (4/10/2026).
Andi Winarno menekankan, keberadaan HKTI diharapkan tidak sekadar menjadi organisasi, tetapi mampu menjadi mitra strategis petani dalam menghadapi berbagai persoalan di sektor pertanian.
Menurutnya, HKTI perlu hadir secara nyata dengan menyerap aspirasi petani serta membantu membuka berbagai akses yang dibutuhkan, mulai dari teknologi, permodalan hingga pasar.
“HKTI harus hadir di tengah-tengah petani. Bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai mitra yang mampu menyerap aspirasi, membantu mencari solusi, memperkuat kelembagaan petani, serta membuka akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar,” ujar Andi Winarno.
Ia menilai, kelembagaan petani yang kuat menjadi salah satu kunci untuk mendorong petani naik kelas. Petani tidak hanya diarahkan sebagai penghasil komoditas, tetapi juga memiliki kemampuan sebagai pelaku usaha yang mampu mengelola produksi hingga pemasaran.
Karena itu, konsolidasi organisasi HKTI dinilai perlu diperkuat hingga tingkat akar rumput. Program kerja yang disusun juga diharapkan benar-benar berangkat dari kebutuhan dan persoalan yang dihadapi petani.
“Musyawarah daerah ini hendaknya menjadi momentum untuk menghasilkan kepengurusan yang solid dan program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan petani,” katanya.
Pemprov Sulsel juga mendorong HKTI membangun sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sektor pertanian yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Abdul Kadir Karding mengatakan, penguatan struktur organisasi di daerah harus dibarengi dengan program konkret untuk menjawab tantangan pertanian.
Ia menyampaikan, Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 HKTI telah menetapkan lima agenda utama transformasi pertanian. Agenda tersebut meliputi peningkatan kapasitas petani, kaderisasi dan regenerasi petani, penguatan kelembagaan ekonomi petani, perluasan akses pasar dan ekspor, serta penguatan posisi HKTI sebagai organisasi yang memberikan solusi.
“Lima agenda transformasi pertanian ini menjadi bagian dari arah kerja HKTI,” ujar Karding.
Menurutnya, transformasi sektor pertanian juga membutuhkan dukungan teknologi, hilirisasi komoditas dan produk lokal, peningkatan daya saing, serta perlindungan terhadap sumber daya alam.
Dalam kesempatan tersebut, pengurus DPC HKTI se-Sulsel periode 2026–2031 resmi dilantik. Sejumlah pengurus berasal dari kalangan kepala daerah, legislator, dan tokoh daerah.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Musda DPD HKTI Sulsel. Kegiatan dibuka Abdul Kadir Karding yang juga menjabat Kepala Badan Karantina Indonesia.
(Ju)*
