KABARTA.ID, MAKASSAR—- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan pada awal 2026 menunjukkan tren positif. Hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp8,18 triliun atau tumbuh 12,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin (30/3/2026).
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel, Martha Octavia, menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN sejak awal tahun berjalan dengan arah yang terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga layanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi.
“APBN terus bekerja sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.
Dari sisi penerimaan, total pendapatan negara di Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp2,11 triliun atau 11,45 persen dari target.
Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp1,45 triliun atau 10,15 persen dari target. Komponen terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp711 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM sebesar Rp915 miliar.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp32,11 miliar atau 8,60 persen dari target, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp619,91 miliar atau 16,85 persen, didominasi oleh Badan Layanan Umum (BLU).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel mencapai Rp2,21 triliun atau 9,19 persen dari pagu. Belanja ini meliputi belanja pegawai sebesar Rp1,51 triliun yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan puluhan ribu aparatur, termasuk TNI/Polri, guru, dosen, PNS, dan PPPK.
Belanja barang tercatat Rp649,99 miliar untuk mendukung operasional 727 satuan kerja di 47 kementerian/lembaga.
Sementara belanja modal sebesar Rp47,78 miliar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk preservasi jalan dan jembatan serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo.
Adapun belanja bantuan sosial terealisasi Rp2,32 miliar yang menyasar kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan korban penyalahgunaan Napza.
Transfer ke daerah (TKD) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp5,97 triliun atau 22,32 persen dari pagu Rp26,77 triliun. Penyaluran ini dinilai merata di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Dana Alokasi Umum mendominasi dengan realisasi Rp4,33 triliun, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp1,59 triliun. Sementara Dana Bagi Hasil baru terealisasi Rp32,12 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp14,82 miliar.
Dampak ke Masyarakat
Pelaksanaan APBN juga tercermin dalam berbagai program strategis yang langsung dirasakan masyarakat. Di antaranya penyaluran program Makan Bergizi Gratis kepada lebih dari 1,78 juta penerima manfaat di 24 kabupaten/kota.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp2,73 triliun kepada 39.900 debitur, serta pembangunan 1.838 unit rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Di sektor ketahanan pangan, produksi padi mencapai 5,39 juta ton, sementara program pendidikan terealisasi melalui pembangunan 16 Sekolah Rakyat.
Secara keseluruhan, kinerja fiskal Sulawesi Selatan hingga Februari 2026 dinilai tetap solid dan resilien. Belanja negara yang progresif, didukung penyaluran transfer dan pembiayaan yang tepat sasaran, menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pemerintah berharap, tren positif ini dapat terus berlanjut sepanjang tahun 2026 guna memperkuat daya tahan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Ju)*
