KABARTA.ID, BONE— Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Bone yang digelar di ruang paripurna Kantor DPRD Bone, Jumat (27/3/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Bone, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Bone.
Dalam kesempatan itu Wabup Bone membacakan sambutan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman.
Wabup Bone menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas terselenggaranya agenda penyampaian LKPJ yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan.
“Atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Bone, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bone atas terselenggaranya agenda ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam pemaparannya, Wabup Bone membeberkan sejumlah capaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Bone sepanjang tahun 2025. Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat menjadi 71,63 dari sebelumnya 70,81 pada 2024.
Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 9,58 persen menjadi 9,13 persen.
Sementara pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif dengan capaian 6,03 persen, meningkat dari 5,55 persen pada tahun sebelumnya.
“Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir, didukung sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan,” jelasnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 2,28 persen pada 2024 menjadi 1,78 persen di 2025.
Sementara ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini ratio turut membaik dari 0,386 menjadi 0,385.
Di sektor ekonomi, PDRB per kapita Kabupaten Bone meningkat dari Rp60,25 juta pada 2024 menjadi Rp64,23 juta pada 2025. Bahkan secara nilai, Bone menempati posisi kedua tertinggi di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar.
Wabup Bone juga memaparkan berbagai penghargaan yang diraih sepanjang tahun 2025, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-10 kalinya, penghargaan dari BKN terkait pengadaan CASN tercepat, serta penghargaan Adipura kategori kota sedang dan masuk 10 besar kabupaten/kota terbersih di Indonesia.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa dalam satu tahun kepemimpinan, Pemerintah Kabupaten Bone mampu menunjukkan kinerja yang progresif dan berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,58 triliun atau 90,32 persen dari target Rp2,86 triliun. Meski mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan signifikan.
Mengakhiri penyampaiannya, ia berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi konstruktif terhadap LKPJ tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pembangunan ke depan.
“Besar harapan kami, LKPJ ini dapat dibahas secara internal oleh DPRD dan menghasilkan rekomendasi sebagai catatan perbaikan untuk pembangunan Kabupaten Bone ke depan,” pungkasnya.
(Ju)*
