KABARTA.ID, KOLAKA UTARA — Forum Aksi Progresif (F.A.P) Youth Vanguard secara tegas meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap proyek pembangunan jembatan penghubung Desa Lalume, Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue, Kolaka Utara.
Desakan tersebut muncul setelah F.A.P menemukan dugaan kejanggalan pada konstruksi jembatan yang baru digunakan sekitar sepekan lebih.
F.A.P menilai kondisi jembatan tersebut patut menjadi peringatan dini (early warning), lantaran telah terlihat indikasi penurunan pada salah satu bagian struktur. Situasi ini dinilai tidak wajar mengingat usia jembatan yang masih sangat baru, sehingga menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas perencanaan, metode pelaksanaan, serta pengawasan teknis proyek.
“Kami melihat ada potensi kegagalan struktur (structural failure) jika kondisi ini dibiarkan tanpa evaluasi mendalam. Proyek yang masih seumur jagung seharusnya belum menunjukkan tanda-tanda seperti ini,” ujar Askar, perwakilan F.A.P Youth Vanguard, Minggu (21/12/2025).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pembangunan jembatan tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp1 miliar, dengan nilai kontrak sekitar Rp993 juta. Dengan anggaran yang tergolong besar, F.A.P menilai kualitas pekerjaan seharusnya memenuhi standar optimal, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Namun, temuan di lapangan justru memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Selain itu, F.A.P juga mempertanyakan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai instansi teknis penanggung jawab proyek, serta kontraktor pelaksana, CV Karya Infotama. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar publik mengetahui apakah proyek tersebut telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, dan regulasi yang berlaku.
Menurut F.A.P, desakan audit ini bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial demi menjamin keselamatan masyarakat dan keberlanjutan infrastruktur. Jembatan merupakan fasilitas vital yang digunakan dalam jangka panjang, sehingga aspek keselamatan dan kualitas konstruksi harus menjadi prioritas utama.
Oleh karena itu, F.A.P Youth Vanguard mendesak APH segera melakukan pemeriksaan lapangan, audit teknis, serta penelusuran seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan.
“Kami berharap APH dapat bertindak profesional dan independen. Ini merupakan bentuk kepedulian kami agar pembangunan daerah berjalan secara proper, berkualitas, dan bertanggung jawab,” tutup Askar.
(Ju)*
