KABARTA.ID, SINJAI— Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Sinjain yaris berujung ricuh setelah didatangi puluhan pekerja tambang di halaman Kantor Bupati Sinjai, Jumat (12/12/2025),
Aksi yang hanya diikuti sekitar 10 mahasiswa itu menyuarakan tiga persoalan besar yang dinilai selama ini luput dari perhatian pemerintah maupun pihak kepolisian.
Dipimpin korlap Israil dan penanggung jawab aksi Supardi, massa memulai long march dari Lapangan Nasional menuju Kantor Bupati Sinjai sekitar pukul 10.30 Wita. Setibanya di lokasi, mereka langsung meneriakkan tuntutan terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Polres Sinjai, polemik penimbunan pabrik porang dan perumahan Lappa Mas 3 Tahap 3, serta maraknya praktik penimbunan BBM di wilayah Sinjai.
Menggunakan megafon, bendera, dan spanduk, para pengunjuk rasa menilai ketiga persoalan tersebut merupakan masalah serius yang membutuhkan penjelasan resmi dari aparat terkait. Tuntutan serupa disebut telah berulang kali disuarakan masyarakat, namun tak kunjung mendapat kejelasan.
Situasi yang awalnya berlangsung damai berubah tegang ketika sekitar 50 pekerja tambang dan sopir dump truk mendatangi lokasi aksi sekitar pukul 10.45 Wita. Kedatangan kelompok besar ini diduga untuk menghentikan aksi mahasiswa, sehingga memicu ketegangan dan berpotensi terjadi benturan di lapangan.
Aparat keamanan yang berjaga dengan sigap meredam situasi dan mengevakuasi massa HMI MPO ke sekretariat organisasi di Jalan Baso Kalaka menggunakan dua mobil. Sementara itu, kelompok pekerja tambang terlihat membubarkan diri sesaat setelah aparat melakukan pengamanan.
Insiden tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan publik, mulai dari bagaimana kelompok pekerja tambang dapat bergerak secara terorganisir ke lokasi aksi hingga kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang beririsan dengan isu yang disuarakan mahasiswa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sinjai maupun Polres Sinjai terkait tuntutan mahasiswa maupun insiden penghadangan aksi tersebut.
Aksi ini menunjukkan bahwa isu yang diangkat HMI MPO bukan sekadar persoalan ringan, melainkan menyentuh kepentingan ekonomi dan tata kelola pemerintahan di daerah. Publik pun mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memastikan ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga, serta memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga yang menyampaikan aspirasi sesuai amanat konstitusi. (Bgs)
