KABARTA.ID, MAKASSAR–– Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Baruga Pinisi Lantai 4, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu (3/12/2025).
Pertemuan yang digelar kolaborasi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengangkat tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen HBKN Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru Serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.”
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dalam sambutannya menegaskan perlunya langkah strategis dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Sejumlah komoditas pangan disebut masih menjadi penyumbang inflasi daerah.
“Beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng adalah komoditas yang harus kita antisipasi bersama. Pemerintah daerah harus aktif memantau stok di sentra produksi dan jangan menunggu sampai distribusi terganggu. Kita harus lebih responsif, lebih sigap, dan bekerja secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Fatmawati.
Ia juga menekankan bahwa konsistensi kinerja TPID dan peningkatan digitalisasi melalui TP2DD akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, stabilitas harga tidak hanya bergantung pada pasokan dan distribusi, tetapi juga pada sistem pengelolaan data dan transaksi yang cepat dan transparan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, memaparkan kondisi inflasi di Kabupaten Bone yang tercatat di angka -0,27 persen. Ia menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam menjaga stabilitas inflasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
“Kami berupaya mengendalikan inflasi dengan langkah strategis di lapangan, dan sejauh ini trennya cukup baik,” ungkapnya.
Terkait digitalisasi, ia melaporkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bone yang tercatat naik sebesar Rp57 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan sisa waktu satu bulan, Pemkab Bone optimistis angka tersebut bisa mencapai Rp70 miliar.
> “Digitalisasi pajak daerah akan terus diperkuat agar lebih transparan dan akuntabel. Sistem secanggih apa pun tidak berarti jika PAD tidak bergerak. Karena itu, pemutakhiran data pajak dan retribusi menjadi kunci,” tegas Andi Akmal.
Ia juga menyoroti komoditas cabai sebagai salah satu unggulan Bone yang berpotensi mengalami fluktuasi harga saat panen raya. Untuk menghindari lonjakan suplai, ia mendorong hilirisasi dan pemanfaatan teknologi penyimpanan, sekaligus meminta pemerintah menetapkan harga acuan untuk komoditas strategis seperti beras, jagung, dan cabai demi melindungi petani.
Wakil Bupati menutup paparannya dengan menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital.
“Transaksi digital adalah bukti adaptasi kita terhadap perubahan. Ini bagian dari komitmen kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, para bupati dan wali kota, unsur Forkopimda, serta pimpinan OPD se-Sulsel. Pertemuan diharapkan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menekan inflasi serta mempercepat digitalisasi layanan publik menjelang Natal dan Tahun Baru.
(Ju)*
