Daerah

Paripurna APBD Bone 2026, Fraksi Gerindra Soroti Penanganan Ketimpangan Sosial Hingga Infrastruktur Dasar

193
×

Paripurna APBD Bone 2026, Fraksi Gerindra Soroti Penanganan Ketimpangan Sosial Hingga Infrastruktur Dasar

Sebarkan artikel ini

KABARTA.ID, BONE— DPRD Kabupaten Bone melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong di ruang rapat paripurna DPRD Bone, Sabtu (29/11/2025).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., Pj Sekda Bone Andi Saharuddin, S.STP., M.Si, para Anggota DPRD Bone, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Bone.

Pada kesempatan tersebut, Jubir Fraksi Gerindra Andi Purnam Sari Amier menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait substansi Ranperda APBD 2026.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran berbasis data terbaru.

Baca Juga:  Atlet Muda Bone Muh Asrul Rafzanjani Harumkan Indonesia, Raih Emas di Kejuaraan Dunia Kun Khmer

“Perlu memperhatikan perubahan perekonomian penerima manfaat, dan jika diperlukan diberikan tanda penanda di rumah masing-masing untuk penerima bantuan sosial,”kata Ketua Fraksi Gerindra Bone ini.

Selain itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memperkuat cadangan pangan, produksi lokal, dan distribusi sebagai langkah mengantisipasi gejolak harga serta perubahan iklim. Fokus pemerataan akses sarana pendidikan dan kesehatan juga disebut sebagai kebutuhan mendesak yang harus mendapat porsi anggaran memadai.

Pada aspek infrastruktur, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan energi perlu menjadi prioritas utama dalam pembangunan tahun 2026.

Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal, serta penerapan prinsip good governance pada setiap tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Baca Juga:  Wabup Bone Buka Workshop Pembinaan Sekolah Adiwiyata, Tegaskan Komitmen Wujudkan Generasi Peduli Lingkungan

Mengakhiri pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan mendukung pembahasan lebih lanjut Ranperda APBD 2026 dengan catatan agar pemerintah daerah menindaklanjuti masukan dan koreksi yang telah disampaikan.

“Semoga pembahasan selanjutnya berjalan konstruktif demi mewujudkan APBD yang berpihak pada rakyat dan mendorong kemajuan daerah Kabupaten Bone.”kata legislator asal Ulaweng

(Ju)*