KABARTA.ID, BONE— DPRD Kabupaten Bone melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di ruang rapat paripurna DPRD Bone, Sabtu (29/11/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong. Hadir pula Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., Pj Sekretaris Daerah Bone Andi Saharuddin, S.STP., M.Si, para anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Bone.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksinya, Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zaenal Takdir, menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen utama pembangunan daerah yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia meminta agar pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas, khususnya perbaikan jalan dan jembatan.
“Kami meminta infrastruktur dasar jalan dan jembatan, memprioritaskan pembangunan jembatan yang belum dilalui roda empat,” ujar Zaenal Takdir yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Bone.
Lebih lanjut, Fraksi PKS menekankan bahwa APBD 2026 harus diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, PKS menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan berbasis potensi lokal tanpa memberatkan masyarakat kecil.
Fraksi PKS juga menekankan prioritas peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, dan percepatan penanggulangan stunting. PKS mendorong pemerintah daerah memperkuat cadangan pangan serta melakukan stabilisasi harga gabah dan komoditas lainnya melalui intervensi sektor pertanian, termasuk bantuan benih dan pupuk bagi petani.
Masih dalam pandangan umumnya, PKS meminta pemerintah daerah memperbaiki dan memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mengingat masih tingginya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan di tingkat desa dan kecamatan.
Sementara itu, PKS menyatakan mendukung penyusunan APBD 2026 dengan catatan penganggaran harus tepat sasaran, efisien, tidak boros, dan setiap rupiah APBD harus memberi manfaat nyata bagi rakyat.
“APBD harus bebas dari program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa output yang jelas. Kami berharap pembahasan selanjutnya menghasilkan APBD yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada masyarakat,” tegas Zaenal Takdir.
Rapat pandangan umum fraksi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan lanjutan sebelum penetapan Ranperda APBD Bone Tahun Anggaran 2026.
(Ju)*
