KABARTA.ID, MAKASSAR— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang dijadikan sampel kajian Bank Dunia terkait pembiayaan infrastruktur daerah. Kegiatan tersebut berlangsung melalui audiensi antara tim World Bank dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, di Ruang Rapat Sekda, Rabu (5/11/2025).
Pertemuan ini merupakan bagian dari kajian berjudul Demand Side Assessment of Subnational Borrowing in Indonesia, yang digagas oleh Bank Dunia bersama Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) Kementerian Keuangan RI. Kajian ini bertujuan untuk menggali kebutuhan dan strategi pembiayaan infrastruktur dari perspektif pemerintah daerah.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.
Co-Team Leader Consultant World Bank, Lomi Hiya, menjelaskan bahwa pihaknya ingin memperoleh gambaran nyata mengenai rencana pembangunan dan kebutuhan infrastruktur Sulsel dalam lima tahun mendatang.
“Kami ingin mengetahui arah kebijakan pembangunan serta kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah provinsi,” ujarnya.
Selain itu, tim Bank Dunia juga membahas strategi daerah dalam menutup kesenjangan pembiayaan serta potensi kolaborasi pembiayaan alternatif di masa depan.
Sekda Sulsel Jufri Rahman menuturkan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, pembangunan infrastruktur menjadi penggerak utama pertumbuhan inklusif di Sulawesi Selatan. “World Bank menanyakan infrastruktur mana yang memerlukan alternatif pembiayaan, dan kami sampaikan beberapa proyek prioritas yang sedang berjalan,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Sulsel saat ini tengah melaksanakan program pembangunan multiyears dengan total anggaran Rp3,7 triliun untuk tiga tahun ke depan. Dari jumlah tersebut, Rp2,5 triliun difokuskan untuk perbaikan jalan provinsi, sementara Rp764 miliar digunakan untuk pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektare guna memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, Rp500 miliar dialokasikan untuk pembangunan dua rumah sakit regional di Luwu Raya dan Gowa.
Kajian Bank Dunia ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional yang lebih adaptif terhadap kebutuhan riil daerah dalam pembiayaan infrastruktur. (Ju*)
