KABARTA.ID, PANGKEP— Upaya Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dalam menekan angka kemiskinan membuahkan hasil menggembirakan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Pangkep terus menurun dari 14,28 persen pada tahun 2021 menjadi 11,60 persen pada 2025. Penurunan sebesar 2,68 persen tersebut menjadikan Pangkep sebagai daerah dengan penurunan kemiskinan tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, menyebut capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan yang terencana dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2022–2026.
“Penurunan kemiskinan ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi hasil nyata dari berbagai strategi dan kebijakan yang fokus menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” ujar Yusran, Jumat (17/10/2025).
Bupati dua periode itu menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang dicapai Pangkep mencerminkan meningkatnya produktivitas dan kemandirian masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah program unggulan turut mendukung keberhasilan tersebut, antara lain pemberian bantuan sosial bagi 21.570 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pembebasan iuran BPJS bagi lebih dari 229 ribu jiwa, pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,49 persen, pemberdayaan 58 ribu UMKM, serta pembangunan 1.074 kilometer jalan kabupaten dan 797 unit rumah layak huni.
Pemerintah Kabupaten Pangkep menargetkan angka kemiskinan turun hingga satu digit atau 9,83 persen pada tahun 2030, seiring meningkatnya investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja lokal.
Sementara itu, Kepala BPS Pangkep, Ayub Parlin Ampulembang, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,6 persen, turun dari 12,41 persen pada tahun 2024 atau mengalami penurunan 0,81 persen.
“Kalau kita bandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sulsel, penurunannya tertinggi kedua dari 24 kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut Ayub, selain penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan perbaikan signifikan.
“P1 turun sebesar 0,7 persen dibandingkan tahun 2024. Ini menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan di Pangkep semakin rendah dan penduduk miskin semakin dekat dengan garis kemiskinan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai kinerja Pemerintah Daerah Pangkep menjadi faktor penting dalam keberhasilan tersebut.
“Mudah-mudahan dengan kinerja Pemda Pangkep tahun ini dan ke depan, persentase penduduk miskin bisa kembali diturunkan,” kata Ayub.
Ayub juga menguraikan tiga langkah strategis yang perlu terus diperkuat untuk menekan angka kemiskinan, yaitu mulai meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui perluasan lapangan kerja dan dukungan terhadap sektor produktif.
Kemudian, meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin, melalui subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Tak hanyanitu, juga mengurangi kantong-kantong kemiskinan, dengan program pemberdayaan masyarakat di wilayah tertinggal.
“Jika ketiga program ini dijalankan secara konsisten, insyaallah persentase penduduk miskin di Pangkep bisa terus ditekan,” pungkasnya.
(MUN)*
