KABARTA.ID, BONE— Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bone menggelar Pendidikan Politik di Tanjung Pallette, Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kamis (28/8/2025).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Komisioner KPU Bone Divisi Penyelenggaraan Pemilu, Zainal, S.Sos., M.Si., Pimpinan Bawaslu Bone, Dr. Nur Alim, S.H., M.H., serta perwakilan Kesbangpol Bone, Andi Marewangeng, S.P., M.P.
Dalam kesempatan itu, Pimpinan Bawaslu Bone, Dr. Nur Alim, menegaskan pentingnya peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Menurutnya, hal tersebut merupakan kewajiban yang sejajar dengan tugas penyelenggara pemilu.
“Pendidikan politik merupakan kewajiban partai politik, sama halnya dengan penyelenggara pemilu. Demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa pemilihan. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam demokrasi sangat penting,” kata Nur Alim
“Wakil rakyat yang duduk di parlemen adalah representasi rakyat. One man one vote, mau profesor, guru, petani, hingga penjual ikan, semuanya memiliki kedudukan yang sama,” jelas Nur Alim.
Sementara itu, Komisioner KPU Bone, Zainal, menekankan bahwa partisipasi masyarakat, khususnya kalangan muda, sangat menentukan dalam setiap momentum pemilu maupun pilkada.
“Pemilu 2024 lalu melibatkan hampir semua komponen pemuda, baik sebagai penyelenggara maupun pemilih. Mayoritas pemilih justru berasal dari kalangan muda. Suara kita kita wakilkan ke satu orang, yang kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Zainal menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Menurutnya, revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada sangat mungkin dilakukan menyesuaikan dinamika politik ke depan.
Tak hanya itu, ia menyebut KPU bersama Bawaslu telah menyiapkan program khusus untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Salah satunya melalui pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS secara serentak di seluruh Sulawesi Selatan.
“Ini akan menjadi laboratorium demokrasi, agar generasi muda terbiasa dengan proses pemilihan sejak bangku sekolah,” tambah Zainal.
(Ju)*
