KABARTA.ID, BONE— Aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, berujung ricuh pada Selasa (19/8/2025) malam.
Polisi menduga kericuhan dipicu oleh adanya kelompok provokator yang menyusup ke tengah massa aksi.
Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi, menyatakan pihaknya telah menemukan indikasi kuat bahwa demonstrasi tersebut ditunggangi oleh kelompok anarko.
Menurutnya, kelompok ini memanfaatkan momentum penolakan penyesuaian PBB P2 untuk memicu kerusuhan.
“Aksi disusupi oleh kelompok anarko. Ini yang memicu terjadinya bentrok,” ujar Sugeng kepada wartawan, Selasa (19/8/2025) malam.
Awalnya, aliansi masyarakat dan mahasiswa Bone menggelar aksi secara damai dengan long march menuju kantor bupati.
Mereka menuntut agar pemerintah daerah membatalkan rencana penyesuian PBB P2 berdasarkan zona nilai tanah.
Namun, situasi mulai memanas setelah upaya dialog antara perwakilan demonstran dengan pihak Pemerintah tidak tercapai.
Sejumlah demonstran kemudian melemparkan batu ke arah aparat kepolisian yang berjaga di depan kantor bupati. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.
“Saya sudah koordinasi dengan semua korlap, dan mereka sudah ada di rumah. Yang sekarang bertahan dengan polisi adalah kelompok anarko,” tambah Sugeng.
Polisi mengaku telah mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai anggota kelompok anarko. Mereka diketahui bukan berasal dari Bone.
“Sudah ada beberapa orang kelompok anarko yang diamankan. Mereka semua ini dari luar Bone,” jelas Kapolres.
Sugeng memastikan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peran kelompok tersebut dalam kericuhan.
Kapolres Bone mengimbau masyarakat agar tetap menyalurkan aspirasi dengan tertib tanpa harus terprovokasi oleh pihak-pihak luar.
Kericuhan akhirnya berhasil diredam setelah aparat gabungan kepolisian, TNI dan Satpol PP berhasil memukul mundur massa.
Sebelumnya, aksi massa menolak penyesauian zona nilai tanah yang berdampak pada kenaikan PBB P2 berkisar 65 persen atau 20 Miliar.
Di mana nilai PBB P2 pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp30 miliar, sedangkan pada tahun 2025 menjadi Rp50 miliar.
(AJ)*
