KABARTA.ID, BONE – DPRD Kabupaten Bone menggelar rapat paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bone 2025–2029 di ruang paripurna DPRD Bone, Kota Watampone, Senin (18/8/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong, didampingi Wakil Ketua Irwandi Burhan dan Wakil Ketua Khaerul Amran, serta dihadiri para anggota dewan.
Turut hadir Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin, unsur Forkopimda, kepala OPD, hingga camat se-Kabupaten Bone.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PPP melalui juru bicara Chaerul Anam menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan sebagai arah kebijakan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan strategi pengurangan angka kemiskinan dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan.
Selain itu, Fraksi PPP juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih tepat sasaran.
Legislator asal Libureng tersebut menegaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mesti dilakukan dengan hati-hati, terutama terkait rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
“Khususnya PBB P2 perlu ditinjau ulang agar tidak memberatkan rakyat. Pada akhirnya, Fraksi PPP menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD Bone untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujar Chaerul Anam yang akrab disapa Om Beddu.
(Ju)
