KABARTA.ID, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting di Sulsel.
Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Semester I Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulsel, yang dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan program di seluruh kabupaten/kota, di Hotel Dalton, Makassar, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Sulawesi Selatan, jajaran TPPS kabupaten/kota, serta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel yang akan mendampingi proses pengawasan pelaksanaan program di 24 daerah.
Dalam arahannya, Fatmawati menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel menargetkan prevalensi stunting turun di bawah 20 persen. Meski saat ini angkanya masih 23,3 persen (2024), ia menekankan bahwa tren penurunan signifikan terus terjadi dari tahun ke tahun—turun dari 27,4 persen pada 2023.
“Kolaborasi adalah kunci percepatan penurunan stunting,” ujar Fatmawati.
Fatmawati juga memaparkan bahwa masih ada daerah dengan prevalensi stunting cukup tinggi, seperti Kabupaten Jeneponto yang mencapai 37,0 persen dan Kabupaten Enrekang sebesar 34,3 persen pada 2024.
Ia menggarisbawahi perlunya keterlibatan aktif dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media.dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.
Pemprov Sulsel telah meluncurkan sejumlah program strategis, seperti Aksi Stop Stunting, peran aktif TPPS, dan Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Intervensi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni intervensi spesifik (pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan suplementasi gizi) serta intervensi sensitif (peningkatan akses air bersih, sanitasi layak, pendidikan, dan jaminan sosial).(AJ)*.
