KABARTA.ID, BONE— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bone. Rapat berlangsung di ruang rapat utama DPRD, Kota Watampone, Sabtu (26/7/2025).
Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan, serta dihadiri Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, anggota DPRD, Forkopimda, para kepala OPD, dan camat se-Kabupaten Bone.
Dua Ranperda yang dibahas yaitu Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Ranperda tentang Pembentukan serta Susunan Perangkat Daerah.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya Andi Adhar, menekankan pentingnya penguatan substansi dalam RPJMD.
Ia menyoroti masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah, serta mempertanyakan arah penciptaan sumber-sumber pendapatan baru yang digagas pemerintah daerah.
“Isu strategis daerah juga belum tergambarkan dengan jelas, khususnya pada tataran desa. Padahal potensi desa sangat besar untuk mendukung visi Bone Mandiri,” ujar Andi Adhar.
Ia juga menekankan perlunya penguatan sektor kebudayaan dan pariwisata, yang menurutnya merupakan modal sosial yang dapat mendorong Kabupaten Bone menyongsong Indonesia Emas.
Terkait Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi PKB berharap agar penyusunan struktur perangkat daerah tidak semata-mata menyesuaikan regulasi secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di Bone.
“Kami mendukung penataan ini, dengan harapan tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik dan memperhitungkan secara cermat beban kerja unit-unit yang ada agar lebih efektif membantu pemerintah daerah,” tegasnya.
(Ju)*
