KABARTA.ID, BONE Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone kembali menggelar rapat paripurna penting di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bone, Kota Watampone, Jumat (25/7/2025).
Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Seheruddin menyatakan dukungan terhadap Ranperda, namun disertai sejumlah catatan dan rekomendasi strategis untuk Pemerintah Kabupaten Bone.
“Kami Fraksi Demokrat menyetujui Ranperda ini, namun dengan beberapa catatan penting. Pertama, kami merekomendasikan agar persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Passippo segera dicarikan solusi secepat mungkin,” ungkap Seheruddin di hadapan forum.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang hingga kini belum terealisasi.
“Kami meminta agar TPP ASN segera direalisasikan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat turut merekomendasikan agar layanan kesehatan dalam program Universal Health Coverage (UHC) tanpa batasan waktu atau non cut-off kembali diaktifkan demi kemudahan akses layanan masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Demokrat juga mendorong agar program-program lanjutan hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) segera direalisasikan agar tidak menjadi sekadar perencanaan tanpa implementasi nyata.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, Wakil Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan dan Muh. Asrullah, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, camat se-Kabupaten Bone, serta insan pers.
(Ju)*
