KABARTA.ID, BONE — Fraksi Partai Gerindra DPRD Bone menyampaikan pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024 lalu.
Penyampaian dirapat yang dipimpin Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong dan dihadiri Pemda Bone di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone, Senin (30 Juni 2025) malam.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Andi Muhammad Fadel Pratama Adhyaksa dalam pandangan Fraksinya.
Dia meminta penjelasan tiga hal ke Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024 lalu.
“Setelah mencermati dokumen Ranperda APBD TA 2024, maka kami Fraksi Gerindra Bone memberikan masukan saran dan catatan,”kata Legislator Muda Gerindra Bone ini.
Berdasarkan LHP BPK atas APBD 2024, pertama penganggaran silpa tidak didukung dengan dasar yang memadai sehingga pembuatannya tidak sesuai ketentuan.
Kemudian kedua, pengeloaan PAD tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan penerimaan.
Selanjutnya ketiga, pencatatan piutang PBB P2 tidak sesuai dengan perincian wajib pajak dan adanya pungutan yang tidak distor ke kas daerah.
“Hal itu menjadi catatan BPK, sehingga kita semua perlu berbenah, agar hal tetsebut tidak terjadi lagi, kami fraksi Gerindra meminta penjelasan rinci ketiga hal tersebut serta langkah langkah konkret untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di masa mendatang,” kata Andi Muhammad Fadel.
Rapat dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, mewakili Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, serta pimpinan dan anggota DPRD Bone, Forkopimda Bone, Pj Sekda Bone, Kepala Badan dan OPD, serta Camat se Kabupaten Bone.
(Ju)*.
