KABARTA.ID, JAKARTA — Wakil Bupati (Wabup) Bone Andi Akmal Pasluddin menemui Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Tawalla di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Wamen didampingi Mangiring Hasoloan Sinaga, S.Si. Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum, Ilham Rivai, S.E. Direktur Bina Kemitraan Pelindungan serta Yusuf Setiawan, S.T., M.M. Direktur Kelembagaan Penempatan.
Sementara Wabup Bone didampingi Asisten 2 Setda Bone, Plt Kadis Ketenagakerjaan Bone.
Konsultasi antara Wabup Bone dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berfokus pada peningkatan kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Pertemuan ini menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi PMI, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Andi Akmal Pasluddin dalam rilisnya.
Tak hanya itu, kata dia, perlindungan Hukum dan Kemudahan Administrasi Salah satu isu utama yang dibahas adalah perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi PMI, termasuk kemudahan dalam pengurusan dokumen seperti paspor dan izin kerja, guna mencegah pekerja migran ilegal.
Hal ini penting untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi dan mencegah eksploitasi .
Konsultasi juga membahas pentingnya menyediakan peluang kerja yang layak, pelatihan yang relevan, dan pengembangan kompetensi bagi PMI untuk meningkatkan daya saing dan upah mereka.
Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama untuk memberikan akses kepada pelatihan dan program pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Kerjasama ini juga meliputi pemanfaatan infrastruktur bandara dan pelabuhan untuk pengawasan keberangkatan dan kepulangan PMI.
