Daerah

Pemkab Bone Kolaborasi ICRAF Gelar Konsultasi Publik, Menuju Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Bone

257
×

Pemkab Bone Kolaborasi ICRAF Gelar Konsultasi Publik, Menuju Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Bone

Sebarkan artikel ini

KABARTA.ID, BONE — Pemerintah Kabupaten Bone bermitra dengan World Agroforestry (ICRAF) dan dukungan Global Affairs Canada (GAC) sedang menjalankan program bertajuk Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives).

Land4Lives bertujuan memberdayakan komunitas rentan, terutama perempuan dan anak perempuan, dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengambilan keputusan lingkungan dan komunitas yang aktif. Program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup, ketahanan pangan, mata pencaharian, dan ekonomi lokal yang tahan iklim, khususnya bagi kelompok rentan di Bone, Sulawesi Selatan.

 

Plt Kepala Bappeda Bone, Andi Muhammad Yusuf mengatakan, kehadiran Icraf sangat membantu Pemda Bone dalam mendukung program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bone.

Utamanya pendampingan pendampingan dan edukasi utamanya kepada kalangan petani, dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya keapda Icraf atas kontribusinya selama ini yang banyak membantu Pemkab Bone. Utamanya melalui berbagai edukasi kepada masyarakat kita, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, ketahanan pangan, mata pencaharian, dan ekonomi lokal yang tahan iklim, khususnya bagi kelompok rentan di Bone,”kata A Yusuf.

Baca Juga:  Pastikan Pilkada 2024 Aman, Kapolres Bone: 687 Polisi Akan Dilibatkan

Sementara, Direktur Icraf, Andree Ekadinata mengatakan, selama ini melalui program Land4lives telah dilakukan pendampingan untuk 12 desa di Kabupaten Bone selama empat tahun.

Andree menyebutkan kegiatan Konultasi Publik yang dilaksanakan hari ini untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap pentingnya perencanaan pengelolaan Sub-Lanskap di Kabupaten Bone.

” Juga menyampaikan hasil penyusunan rencana pengelolaan Sub-Lanskap dari berbagai proses yang sudah dilaksanakan oleh para pemangku kepentigan Mendapatkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap berbagai rumusan, strategi, dan intervensi pengelolaan Sub-Lanskap,” tambahnya.

 

Sebelumnya, tiga paket kerja telah dirancang dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik, yakni melalui: (1) penguatan tata guna lahan dan pembuatan kebijakan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang menguntungkan masyarakat miskin dan rentan di provinsi-provinsi terpilih di Indonesia dan mengurangi emisi dari LULUCF.

Baca Juga:  Sekda Lutra Hadiri Pemaparan Visi-Misi Cakades Salekoe di Malangke

Kemudian (2) perbaikan pengelolaan bentang lahan oleh parapihak (pengelola dan pengguna lahan) dalam menjaga fungsi dan jasa lingkungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik kaum wanita maupun pria, pada bentang lahan yang merupakan fokus proyek,

Dan (3) peningkatan mata pencaharian yang tahan terhadap iklim dan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama perempuan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, di Kabupaten Bone pada 26-27 Juli 2023 lalu telah dibentuk 3 Gugus Tugas Pokja Lahan untuk Kehidupan (Land4Lives), yaitu Gugus Tugas Tata Kelola Bentang Lahan, Kemitraan dan Finansial, serta Akses Lahan. Pokja Bentang Lahan memiliki Visi Terwujudnya Bentang Lahan Bone yang Hijau Lestari sebagai Penopang Kehidupan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.

Mengacu pada Rencana Kerja Pokja, salah satu bagian pentingnya dan juga selaras dengan kegiatan Land4Lives adalah penyusunan Rencana Pengelolaan Bentang Lahan di Kabupaten Bone. Saat ini, ICRAF telah memulai kajian awal menggunakan berbagai data sekunder yang telah dianalisis.

Baca Juga:  Pemberi Sertifikat HaKI Kain Roto Dan Tenung Rongkong Wafat. IDP Ajak Warganya Mengirim Doa Buat Almarhum

Berbagai proses yang telah dilakukan ini dilatihkan bersama agar menghasilkan kesamaan persepsi dan pemahaman dengan berbagai pemangku kepentingan yang relevan dengan kajian ini. Selain itu, telah dilakukan pemetaan pemangku kepentingan, perumusan isu, penyusunan strategi dan intervensi, pembagian peran, strategi pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi dalam merespon pengelolaan bentang lahan berkelanjutan menjadi penting untuk dirumuskan bersama dengan berbagai pihak di Kabupaten Bone.

Rumusan-rumusan yang dituangkan dalam draf dokumen ini akan dikonsultasikan ke publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan. Semua masukan dari publik akan berkontribusi pada penyempurnaan rencana induk dan peta jalan, yang kemudian dapat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan formal Kabupaten Bone, meliputi RPJMD, RKPD, serta berbagai perencanaan turunan lainnya.

(Ju)*.

Tinggalkan Balasan