KABARTA ID, BONTANG — Anggaran penanganan stunting yang dialokasi Pemkot Bontang, dinilai masih tergolong minim oleh DPRD kota Bontang.
Dimana tahun 2024, kucuran anggaranya hanya dikisaran Rp3 miliar.
Padahal masalah stunting itu cukup kompleks yang tidak hanya terkait dengan kesehatan, namun juga kesenjangan sosial dan lingkungan.
“Bagaimana tidak, angkah stunting di Bontang terus meningkat, anggarannya saja Rp3 miliar. Sedangkan persoalan stunting dimulai dari berbagai masalah yang ada di masyarakat,”ungkap Muhammad Yusuf, anggota Komisi A DPRD Bontang saat rapat dengan tenaga posyandu, Selasa (5/11/2024).
Dia juga mengakui ada pembagian anggaran yang timpang sehingga membuat penanganan stunting tidak fokus dan maksimal.
Misalnya, anggaran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp24 miliar, sedangkan stunting hanya Rp3 miliar.
“Anggaran BPJS Kesehatan memang penting, dan sama dengan stunting, tapi perlu menjadi memperhatikan adalah skala prioritas,”terangnya.
Belum lagi insentif kader posyandu, menurut dia, yang masih jauh dari kata layak untuk menunjang akomodasi dan kesejahteraan mereka.
Diketahui insentif setiap bulan kader posyandu hanya Rp300 ribu, yang dibayar setiap tiga bulan.
“Cukup perhatikan dengan insentif kader posyandu Rp300 ribu dengan tuntutan tugas yang tinggi dan pastinya akan mempengaruhi motivasi kerja kader di lapangan,”kuncinya.
