Advertorial

Sejumlah Kadis Absen Rapat APBD 2025, Ketua DPRD Bontang Ancam Pangkas Anggaran OPD

220
×

Sejumlah Kadis Absen Rapat APBD 2025, Ketua DPRD Bontang Ancam Pangkas Anggaran OPD

Sebarkan artikel ini

KABARTA ID, BONTANG – Rapat kerja antara Pemkot dan DPRD Kota Bontang, mendapat sorotan dari Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.

Sejumlah kepala Kepala Dinas dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) absen dalam agenda paripurna, menyampaikan tanggapan atau jawaban Wali Kota Bontang terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, Selasa (5/11/2024).

Andi Faizal melontarkan kritikan atas ketidakhadiran para kepala dinas karena dinilai kurang serius untuk menghadiri agenda yang bersifat krusial.

Dia bilang, hampir seluruh OPD hanya mengirimkan perwakilan yang dianggap kurang kompeten untuk mewakili kepentingan anggaran yang akan dikelola oleh masing-masing dinas.

OPD yang absen di antaranya adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), dan beberapa OPD lainnya.

Baca Juga:  Bupati Bone Terima Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya

Andi Faizal menyampaikan kritiknya secara terbuka di hadapan para undangan rapat dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlinawati.

“Tidak malukah kalian semua begitu?” ujarnya tegas saat menyoroti perilaku kepala OPD yang lebih memilih kegiatan lain ketimbang menghadiri rapat pembahasan anggaran.

Menurutnya, absennya para kepala OPD menunjukkan ketidakpedulian dalam membahas kepentingan masyarakat yang menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif.

Ia menambahkan, apabila situasi ini berulang, DPRD akan mempertimbangkan pemangkasan anggaran untuk OPD yang dinilai tidak serius dalam berpartisipasi pada proses pembahasan.

“Percuma diberi anggaran besar jika saat pembahasan tidak hadir. Ini tanggung jawab bersama untuk masyarakat,” ujarnya menegaskan.

Andi Faizal menyebutkan, ketidakhadiran para kepala dinas dalam rapat pembahasan anggaran bukanlah hal baru. Beberapa kali pihaknya telah melayangkan undangan kepada mereka, namun OPD hanya mengirimkan staf untuk menghadiri agenda penting.

Baca Juga:  RDP Pembebasan Lahan Bontang Lestari, Dewan Soroti Ketidakhadiran DLH Provinsi Kaltim

DPRD menilai ini sebagai pelanggaran etika dan menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dari pimpinan OPD.

Melalui pernyataannya, Andi Faizal berharap ke depan para kepala OPD bisa menunjukkan komitmen lebih tinggi dalam menghadiri setiap agenda penting bersama DPRD.

“APBD merupakan instrumen utama untuk pembangunan kota. Kehadiran pimpinan OPD dalam pembahasan ini adalah bentuk tanggung jawab untuk memastikan program prioritas terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat,”kuncinya.