KABARTA.ID, BONE— Proyek Perubahan Jalur Monitoring dan Manajemen Kebijakan Pimpinan (JOKKA) memberikan sederet manfaat kepada organisasi perangkat daerah(OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
Proyek perubahan itu digagas oleh Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Bone H. Barham, S.T., M.M., pada latihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Angkatan XII Puslatbang KMP LAN Makassar Tahun 2024.
Kadis Kominfo dan Persandian Kabaupaten Bone H. Barham menyebutkan manfaat dengan adanya Jalur Monitoring dan Manajemen Kebijakan Pimpinan (JOKKA) adalah terintegrasi layanan/aplikasi khusus yang ditentukan untuk jangka pendek.
Saat ini, kata dia. Ada beberapa Perangkat Daerah yang telah terintegrasi dalam JOKKA. Misalnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan aplikasinya yaitu SIAKEUDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan aplikasinya yaitu SISKEUDES, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah dengan aplikasinya yaitu SIPABAJA.
“Jadi Jalur Monitoring dan Manajemen Kebijakan Pimpinan (JOKKA), memberikan manfaat yang berbeda bagi setiap golongan stakeholder,”kata B. Barham, Senin 2 September 2024.
Untuk di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, kata dia. JOKKA dapat meningkatkan efisiensi operasional, dimana data dari Perangkat Daerah yang telah terintegrasi dapat dikumpulkan secara terpusat sehingga mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan pengolahan data dimana proses data yang selama ini dilakukan secara manual dapat diotomatisasi.
“Salah satunya juga terlaksananya langkah awal menuju Bone Satu Data, dengan terintegrasinya data yang terpusat pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian secara langsung mengarahkan terwujudnya Diskominfo sebagai wali data,”kata H. Barham.
Selain itu, Kepala Daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengakses data kinerja Perangkat Daerah yang telah terintegrasi melalui JOKKA.
Hal ini memungkinkan pimpinan memantau data kinerja dan proyek secara real time serta melakukan monitoring yang berkesinambungan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah secara lebih akurat dan tepat Waktu.
“Kepala Daerah dapat melakukan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan tepat berdasarkan data real-time yang disajikan melalui JOKKA,”jelasnya.
Sementara untuk perangkat Daerah, dapat meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam pengelolaan proyek dan pelayanan publik.
Memberi kemudahan dalam koordinasi antar Perangkat Daerah dan kolaborasi yang lebih efektif.
Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penyediaan pelayanan.
Berikut sejumlah manfaat JOKKA;
Pertama, meningkatkan efisiensi melalui percepatan proses pengambilan keputusan dengan akses cepat dan akurat terhadap data kebijakan.
Kedua, meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi kebijakan yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
Ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat dipantau dan dievaluasi secara efektif.
Keempat, memfasilitasi kolaborasi dengan meningkatkan koordinasi antar instansi melalui platform yang terintegrasi.
Terakhir, memanfaatkan teknologi terkini untuk analisis data yang lebih mendalam dan pemantauan real-time. Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat, transparansi yang lebih tinggi, akuntabilitas yang lebih baik, peningkatan kolaborasi antar instansi, dan pemanfaatan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kebijakan.
(AJ)*
