KABARTA ID, BONTANG – Wacana Pengangkatan Tenaga Kerja Daerah (TKD) atau honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kota Bontang dinilai akan membenahi anggaran daerah
Mengingat jumlah gaji diperkirakan akan meningkatkan setelah status berganti.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II Bontang, Rustam, kepada awak media, di Ruang Sekretariat DPRD Bontang, Kaltim.
“Ini akan membenahi APBD Bontang, karena status berganti tentu gajinya juga akan naik,”jelas Rustam.
Menurut dia, berdasarkan regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pemerintah daerah diminta segera melakukan pengangkatan honorer menjadi P3K.
Hal ini tentu perlu dilakukan kajian terlebih dahulu guna menyesuaikan anggaran yang dialokasi untuk mendukung regulasi tersebut.
“Komisi II sebagai bidang anggaran memproyeksikan berapa biaya operasional dari pengangkatan TKD jadi P3K dan beberapa selisihnya. Misalnya saat masih berstatus TKD gaji diterima sebesar Rp 3,5 juta, apabila sudah di angkat menjadi P3K maka gaji didapatkan sekitar Rp 9-11 juta sehingga ada selisih Rp 5 juta. Jika dikalikan dengan semuanya nilainya bisa menyentuh puluhan miliaran. Ini perlu dilakukan kajian terkait perubahan ini apakah penggajian P3K yang ini sama dengan P3K yang lolos ujian terdahulu,”jelasnya.
Apalagi saat ini jumlah TKD Kota Bontang sebanyak 1.800 orang, begitupun juga yang lolos jadi honor 400 artinya sudah 2200 orang. Kemudian ditambah ASN Bontang kurang lebih 2000 orang.
“Termasuk juga jumlah masyarakat Bontang yakni 187 ribu jiwa dengan 3 kecamatan dan 15 kelurahan maka ini tidak seimbang dengan beban kerjanya,”jelasnya.
Untuk itu, legislatif dari Parti Golkar menegaskan agar perekrutan tenaga TKD dihentikan demi menjaga stabilitas APBD agar tetap sehat.
“Pokoknya Pemkot harus stop melakukan perekrutan TKD,”tukasnya.
