KABARTA ID, BONE – Warga Watampone terkenal sebagai penggemar kopi atau ngopi. Betapa tidak dengan banyaknya warkop di sepanjang jalan-jalan di Watampone.
Pengunjung yang hadir tidak hanya dari kalangan tertentu, namun berasal dari lintas generasi. Bisa dimaklumi, karena nikmatnya ngopi, telah hadir di Indonesia sejak pendudukan Belanda pada tahun 1696.
Tapi liputan ini bukan soal jenis-jenis kopi, berapa jam masyarakat Watampone menghabiskan waktunya di warung kopi, atau ngopi sebagai ajang pertemuan para politisi.
Namun KoPi disini adalah kepanjangan dari Koordinasi Pimpinan, yaitu forum komunikasi antara Kepala KPPN Watampone sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di wilayah Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (Bosowa) dengan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja mitra KPPN Watampone.
Sebuah inovasi dari KPPN Watampone yang dikemas dengan brand KoPi Bosowa.
Apa yang menjadi topik obrolan? Tema KoPi Bosowa adalah tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang dikenal dengan singkatan IKPA yaitu suatu indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Jumat, 5 Juli 2024 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, merupakan ajang pertemuan antara Djoko Julianto Kepala KPPN Watampone yang didampingi Fahrul Aprianto, dengan para KPA Satuan Kerja lingkup Kementerian Agama yaitu Kemenag Kabupaten Bone, MTsN dan MAN se Kabupaten Bone.
Djoko Julianto memaparkan tentang delapan indikator dan bagaimana strategi meningkatkan nilai IKPA.
Kepala KPPN Watampone tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Satker Kemenag Bone yang di triwulan II tahun 2024, mayoritas mendapatkan predikat nilai IKPA Sangat Baik.
Namun Djoko Julianto juga mengingatkan bahwa, dengan reformulasi IKPA 2024, seluruh KPA diminta agar lebih memberikan atensi atas pelaksanaan anggaran di Satker masing-masing.
Fahrul Aprianto sebagai Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) Mahir, mengingatkan tentang urgensi digitalisasi pembayaran belanja pemerintah yang harus mulai menjadi satu budaya dalam ekosistem pengelolaan keuangan negara, khususnya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Cash Management System, dan belanja menggunakan aplikasi Digipay Satu.
Seluruh KPA yang hadir sangat antusias mengikuti kegiatan kolaborasi tersebut.
Ia mengharapkan agar KPPN Watampone dapat memfasiliasi suatu pertemuan lanjutan yang lebih intensif untuk menjaga perfoma IKPA masing-masing Satker.
