KABARTA ID, SAMARINDA – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur (Kanwil BPN Kaltim) menggelar sosialisasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif Kaltim, di Aula Kanwil Kaltim, Selasa (4/6).
Kegiatan dihadiri beberapa pihak, seperti perwakilan BPN Kabupaten dan Kota serta Perangkat Daerah Kaltim.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Kaltim Adri Virly Rachman mengatakan inventarisasi tanah merupakan dasar yang kuat dalam mengelola aset negara, daerah dan desa.
Adapun pelaksanaannya perlu melibatkan pengelola dan pengguna barang milik negara, daerah untuk dapat memastikan penggunaan tanah yang lebih tepat dan efisien.
INTIP diperlukan untuk menertibkan dan menata daftar aset instansi pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga lain pemerintahan. Namun, dalam pelaksanannya dinilai belum maksimal karena keterbatasan akses di setiap kantor pertanahan.
Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi terhadap stakeholder yang memiliki kepentingan langsung, yaitu pemerintah daerah, kementerian atau lembaga.
Urgensi dan keseriusan dari kegiatan inventarisasi aset instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal berupa tanah tersebut, diperlukan suatu upaya untuk menjembatani gap antara kondisi riil saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan.
Namun dalam penerapannya dirasa belum maksimal karena belum semua Kantor Pertanahan memiliki akses untuk mengelolanya, oleh karena itu ATR/BPN Kanwil BPN Kaltim mengundang instansi pemerintah di lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
Untuk itulah, penyusun mencoba menata/ mengelola daftar tanah aset instansi tersebut ke dalam suatu basis data yang terintegrasi antara data spasial dan data yuridisnya dengan penerapan beberapa aplikasi sederhana yang mudah dioperasikan oleh penggunanya serta dapat menjadi bahan penyajian atau input bagi sistem informasi lain yang lebih kompleks.
