Samarinda – Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kaltim menggelar rapat pembinaan dan pengembangan posyandu.
Pokjanal sebagai wadah koordinasi pengelolaan suatu program yang memerlukan pembinaan dari unsur pemerintah dan peran serta masyarakat.
Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, DPMPD Kaltim Roslindawaty, pada pada Rapat Pokjanal Posyandu 2023-2026, di Gedung PKK Prov Kaltim, Selasa (30/1).
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), sebagai elemen Utama Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), menjadi fokus kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk pemberdayaan kesehatan. Tujuan utamanya adalah mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Pokjanal Posyandu memiliki peran vital dalam menyediakan data provinsi mengenai pengelolaan program Posyandu dan menyampaikan informasi serta masalah kepada instansi terkait untuk tindak lanjut.
Meskipun Posyandu memiliki peran kunci dalam pembangunan kesehatan dan memberdayakan masyarakat, masih ada tantangan seperti kurangnya sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang terbatas.
“Hanya sekitar 20 persen Posyandu yang memiliki bangunan khusus, rata-rata kader tugasnya kurang dari 5 orang, dan pendanaan dari Pemerintah dan Pemda masih kurang memadai,”terangnya.
Pokjanal berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, namun perlu fokus lebih lanjut pada perbaikan sarana, peningkatan jumlah kader, dan peningkatan pendanaan dari pihak Pemerintah dan Pemda.
