Makassar – Komisi B Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel, menyoroti masalah utang pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Utang ini masalah serius, lantaran mencapai miliaran rupiah.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Fermina Tallulembang mengutarakan dari evaluasi dilakukan ada beberapa OPD belum melunasi utangnya.
“Hasil rapat terkait program dan juga persoalan utang setiap OPD. Beberapa OPD, totalnya variasi ada yang Rp6 miliar, Rp7 miliar, Rp2 miliar, juga Rp17 miliar. Kalau yang banyak itu di Dinas PU,”ujar politisi Gerindra itu dikutip dari Rakyat Sulsel, Selasa (16/1/2024).
Dia juga menyebutkan bukan hanya Dinas Pekerjaan Umum (PU), tetapi juga masih ada sejumlah OPD masih beruntung dari evaluasi ini.
Jumlah utang dari pihak lain berupa proyek dan kegiatan mencapai puluhan miliar.
Olahnya itu, pihaknya berharap kepada OPD yang masih berutang seperti Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, agar segera ditindaklanjuti.
“Jadi, Dinas TPH-Bun utang Rp17 miliar, Perindustrian dan Perdagangan Rp7 miliar, kalau Dinas Koprasi UMKM Rp2 miliar lebih, sedangkan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Rp6 miliar lebih,” jelasnya.
“Ini sudah jelas membebani (postur anggaran 2024). Makanya tidak banyak anggaran di PU diprioritaskan untuk bayar utang,” sambung dia.
Maka dari itu, dia mengingatkan agar OPD terkait tidak membiarkan masalah utang berlarut-larut.
Hal ini agar tidak membebani program 2024 nantinya.
“Bagaimana utang yang belum terbayar bisa terbayarkan di semua Dinas. Jadi utang nyebrang 2024, kegiatan sudah selesai tapi karena waktu mepet nyebrang pembayaran ke 2024,” tuturnya.
