Bontang – Nursalam Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mengaktifkan kembali Tim Satgas BBM yang pernah dibentuk.
Tim Satgas yang melibatkan Pemkot, Perwakilan Pertamina, Polres dan instansi terkait, bakal mengontrol penggunaan BBM subsidi di Lapangan
“Pembentukan satgas sangat diperlukan untuk mengontrol guna mengawasi penyalahgunaan BBM di lapangan. Maka dibutuhkan banyak pihak, tapi bukan hanya pihak SPBU, polisi, pertamina yang menertibkan,”jelasnya.
Di tempat yang sama, Perwakilan Pertamina Bontang, Irfan menjelaskan bio solar di wilayah Kota Bontang sudah sesuai dengan dibutuhkan.
Adapun yang menjadi dasar terkait penentuan kuota BBM subsidi yakni data kendaraan untuk wilayah Kota Bontang.
“Dalam sehari jatah kuota BBM mulai 40 ribu KL hingga 48 ribu KL, untuk keempat SPBU di daerah Bontang,”paparnya.
Dia sebut rincian kuota BBM untuk keempat SPBU tersebut, SPBU Akawi 8000 KL per dua hari, SPBU Tanjung Laut 8000 KL per hari, SPBU Akawi 8000 KL per dua hari, SPBU Yabis 8000 KL per hari dan SPBU Kilo Tiga 16.000 KL per hari
Soal keinginan penambahan kuota, pihak menyarankan pemerintah kota mengusulkan langsung kepada pihak pertamina pusat.
Sementara itu, Kasatlantas Polres Bontang AKP Djauhari mengatakan, volume kendaraan di Kota Bontang selalu berubah, tidak bisa menggunakan data lama untuk penjatahan BBM ini.
“Harusnya ada pembaharuan, agar semua dapat dan tidak ada lagi antrian atau bahkan yang tidak dapat,” katanya.
