Bontang – Terkait rencana Pemkot Bontang untuk pemulangan buaya riska, ditantang keras Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris.
Sebab, sebagian besar masyarakat Guntung masih menolak kehadiran reptil itu karena khawatir kejadian mengerikan sebelumnya kembali terulang.
Hal ini disampaikan dalam rapat dengan Pemkot Bontang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim dan Camat Bontang Utara serta Lurah Guntung.
“Karena masih banyak yang menolak, artinya konflik sosial ini harus selesai terlebih dahulu, barulah buat perencanaan pengembalian,”jelas Agus Haris.
Menurutnya, perasaan keluarga korban juga harus menjadi perhatian karena sulit bagi mereka menerima hewan yang sudah membuat rasa trauma yang mendalam.
“Artinya semua harus diselamatkan, selamatkan manusianya, selamatkan hewannya, bahkan BKSDA siap membantu Pemkot menangani konflik satwa dan manusia,”jelasnya.
Dia juga memberikan saran kepada Pemkot untuk tidak bersikeras untuk mengembalikan buaya riska. Selain dari penolakan warga, penanganan reptil harus diserahkan kepada pihak ketiga atau badan hukum lainnya.
“Rumit bagi Pemkot, karena ada dua opsi yang ditawarkan BKSDA yakni penangkaran dan konservasi harus dikelola pihak berbadan hukum, seperti koperasi, CV dan yayasan. Jadi lebih baik tidak dilakukan,”jelasnya.
Jadi lanjut dia, Pemkot sebaiknya setop rencana untuk mengembalikan dan jangan menghabiskan waktu untuk mengurus buaya jantan tersebut.
“Jangan berikan keistimewaan kepada satu ekor buaya saja, kalau mau pulangkan jangan hanya buaya riska tapi 40 buaya juga,”ujarnya.
Jika nanti Pemkot Bontang setujui poin-poin tersebut, maka DPRD akan membuka rapat untuk membahas kelanjutan penanganan buaya riska.
“Bagaimana kelanjutannya, tunggu keputusan dari Pemkot, kalau diteruskan, forum diskusi dewan akan dibuka kembali,”kuncinya.
