Bontang – Wacana pemerintah menghapuskan objek penarikan retribusi Uji Kir atau uji kendaraan disoal.
Pasalnya daerah akan kehilangan pendapatan cukup besar jika aturan itu berlaku.
Hal ini dikatakan anggota Komisi III DPRD, Abdul Malik dalam rapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang, Senin (13/11/2023).
“Jika benar aturan retribusi Uji Kir dihapus imbasnya pada pendapatan APBD yang akan berkurang,”ujar Abdul Malik.
Ditambahkan, beban APBD pada tahun tahun 2024 bertambah untuk mengcover biaya-biaya yang keluar dari uji kendaraan bermotor.
Artinya, setiap tahun anggaran daerah dialokasikan untuk menutupi biaya operasional Uji Kir tersebut.
“Biaya perawatan, pengujian, dan pemeriksaan semua ditanggung APBD. Bisa jadi biaya-biaya lainnya yang tidak masuk hitungan,”ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang, Akhmad Suharto menjelaskan penghapusan penarikan Uji Kir bertujuan untuk meringankan para pelaku usaha khusus jasa travel dan jasa angkutan barang.
“Pemerintah tidak ingin lagi membenahi pelaku usaha angkutan dan sebagai bentuk kompensasi pemerintah. Sehingga aktivitas pelaku bisnis semakin berkembang ,”jelasnya
