KABARTA.ID,BONE— Angka perkawinan anak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terbilang tinggi, DPRD Bone sedang menggodok Peraturan Daerah(Perda) Pencegahan Perkawinan Anak(PPA)
Hal itu disampaikan Ketua Pansus Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Bone Ade Ferry Afrizal saat menjadi pembicara Seminar Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan di Hotel Best Western Makassar, Selasa (15/3/2022).
Ade Ferry menuturkan Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Bone sangat penting ditetapkan dengan sejumlah alasan atau pertimbangan.
” Kita di Kabupaten Bone menyusun peraturan daerah(Perda) pencegahan perkawinan anak dengan berbagai pertimbangan dan permasalahan, seperti lemahnya strategi pemerintah daerah dan masih minimnya gerakan advokasi masyarakat sipil untuk mendorong lahirnya sistem pencegahan perkawinan anak yang komprehensif, tidak adanya regulasi yang secara khusus yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bone ini.
Kemudian kata dia, kebijakan anggaran yang masih kurang berpihak pada kepentingan pencegahan perkawinan anak, belum terbangunnya sistem deteksi dini dan kerja sama mulitipihak untuk kepentingan pencegahan perkawinan anak, dan tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Bone
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bone itu menyebutkan angka perkawinan anak di Kabupaten Bone meningkat setiap tahunnya. Bahkan mencapai ratusan kasus perkawinan anak.
” Kasus perkawinan anak yang dilimpahkan ke unit pelayanan terpadu, jumlahnya lebih dari 300 orang yang mengajukan permohonan dispensasi yang dulunya ditangani Pengadilan Agama,” kata anggota DPRD Bone Dapil 1 Bone ini.
Kegiatan yang dilaksanakan
Institute Community Justice (ICJ) Makassar berkerjasama dengan Australian Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2) menghadirkan pembicara Direktur ICJ Warida Safie, Bupati Maros A Syafril Chaidir Syam, Direktorat Keluarga Perempuan Anak dan Pemuda Bappenas Yosi Diani Trisna, dan narasumber lainnya.
(AJ)*.
