KABARTA.ID Luwu Utara – Gagasan menarik disampaikan Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur, saat Ngopi Bareng di Warkop Indah Kantor Bupati bersama jajaran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Rabu pagi (2/6/2021). Semua TKPKD hadir. Mulai dari Asisten Ekonomi Pembangunan yang juga Kadis Ketahanan Pangan Alauddin Sukri, Kadis Perikanan Muharwan, Kadis Pengendalian Penduduk dan KB Marhani Katma, Sekretaris Dinas Pertanian Surya Lewa, Sekretaris DP2KUKM Mansur, perwakilan Bappeda, dan Dinas Sosial.
Ngopi Bareng Wakil Bupati berlangsung menarik dan santai. Ngobrol pagi diawali Wabup Suaib Mansur dengan memberikan gambaran konkrit terkait bagaimana penanganan kemiskinan yang seharusnya dilakukan di Kabupaten Luwu Utara. Hal pertama yang ia katakan adalah Luwu Utara harus memiliki Pusat Informasi Kemiskinan terlebih dahulu sebelum semua stakeholder terkait bergerak melakukan penanganan dan penanggulangan kemiskinan.
“Pusat informasi khusus kemiskinan harus ada sebelum kita bergerak. Ini penting, karena saya sendiri terkadang menerima informasi terkait warga miskin itu justru melalui media sosial,” ungkap Wabup Suaib. Menurut dia, ke depan, semua informasi yang terkait kemiskinan harus bermuara ke pusat informasi supaya mudah bagi pemerintah melakukan intervensi. “Harusnya semua bermuara ke pusat informasi. Yang penting kita tahu bahwa ada masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian karena masalah ekonomi,” terangnya.
Nah, Wabup berharap Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini Dinas Kominfo, untuk segera menyiapkan database induk terkait kemiskinan atau pusat informasi atau semacam laporan masyarakat yang bisa ditampung dalam satu wadah agar penanganan kemiskinan di Luwu Utara bisa lebih sistematis dan tertangani dengan lebih baik lagi. Kominfo yang notabene sebagai Wali Data atau simpul penyatu data, bisa menyiapkan pusat informasi kemiskinan.
“Bagus kalau ada pusat informasi kemiskinan sebagai langkah awal bagi kita untuk memulai penanganan kemiskinan secara lebih sistematis,” jelasnya. Selain menyiapkan pusat informasi, langkah berikutnya mencari minimal 10 KK miskin setiap desa untuk diberikan pendampingan. “Saya tidak muluk-muluk, 10 KK per desa dulu yang harus kita temukan. Kemudian kita dampingi. Kita ajak berkomunikasi, terkait apa yang dia inginkan. Apa yang bisa mereka lakukan, sehingga ada nilai ekonomi dalam rumah tangganya,” jelasnya.
Suaib mengatakan, persoalan kemiskinan adalah PR bersama yang harus ditangani bersama pula. Tidak bisa dilakukan parsial, tapi harus dilakukan oleh semua pihak. Meski begitu, semua program pengentasan kemiskinan di masing-masing Perangkat Daerah nantinya tetap mengacu pada satu titik simpul, yaitu TKPKD. “Kita memang perlu model penanganan, seperti menemukan 10 KK untuk kita dampingi, kemudian cari tahu potensi apa yang ada dalam satu KK itu, mereka minatnya apa, dan segera berikan apa yang mereka butuhkan. Intinya, mereka harus punya ‘passion’ yang bisa merubah kehidupannya,” papar Suaib.
Masih Suaib, selain memprioritaskan pembangunan infrastruktur pascabencana banjir bandang, dan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19, program pengentasan kemiskinan juga menjadi prioritas pemerintah. Untuk itu, ia berharap stakeholder terkait, termasuk pelibatan NGO, untuk membantu menyukseskan program tersebut dengan cara bergerak secara simultan mulai dari sekarang. “Kita tidak perlu menunggu investasi. Semua bisa kita lakukan dari sekarang untuk menggerakkan ekonomi mereka agar aktivitas ekonomi bergerak cepat, sehingga dapat menambah pendapatan mereka,” tandasnya. (*)
