KABARTA.ID Luwu Utara – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, akan fokus pada kegiatan recovery infrastruktur pascabencana banjir bandang, khususnya dalam kota Masamba dan desa Radda kecamatan Baebunta.
Kegiatan yang diusulkan adalah pengangkatan sedimen, pembuatan tanggul permanen, dan pembuatan sabo DAM di sungai Masamba, Radda dan Rongkong. Hal ini diutarakan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, dalam Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Peringatan HUT XXII Kabupaten Luwu Utara, Selasa (27/4/2021), di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
“Ada beberapa kegiatan recovery infrastruktur yang kita usul tahun ini, di antaranya adalah pengangkatan sedimen, pembuatan tanggul permanen dan pembuatan sabo DAM di sungai Masamba, Radda dan Rongkong,” ungkap Indah. Terkait pengangkatan sedimen di tiga sungai besar tidaklah mudah, karena karakteristik dan jumlah sedimen yang luar biasa besar.
Apa yang dikatakan orang nomor satu di Lutra ini benar adanya. Berdasarkan hasil identifikasi dari Lembaga Kajian Kebencanaan Unhas disebutkan bahwa total estimasi sedimentasi banjir bandang di tiga sungai itu sebesar 222.476.966 m³. Rinciannya adalah sungai Rongkong 136.838.603 m³, sungai Masamba 55.131.761,29 m³, dan sungai Radda 9.141.608 m³.
“Jadi, bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu tersebut,” imbuh Indah. Bupati Lutra dua periode ini juga mengungkapkan bahwa selain recovery infrastruktur di tiga sungai tadi, pemerintah juga akan mempercepat proses pemulihan infrastruktur dalam kota Masamba.
“Pemulihan infrastruktur dalam kota Masamba juga segera dilakukan, seperti pembuatan kanal untuk aliran sungai Matoto, pembuatan drainase dan saluran pembuang,” sebut Indah. Menariknya, tak hanya dalam kota Masamba, beberapa wilayah terdampak juga menjadi prioritas pemulihan infrastruktur, seperti di Radda dan Perumahan Kelapa Gading.
“Arah kebijakan pembangunan di 2021 tetap pada pemulihan infrastruktur, pemulihan ekonomi dan tentu saja sektor layanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang fokus utamanya adalah penanganan COVID-19 dan rekonstruksi sarana dan prasarana infrastruktur pascabencana,” pungkasnya. (*)
