KABARTA.ID, Luwu Utara — Pjs Bupati Luwu Utara, Muhammad Iqbal Suhaeb, menghadiri kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Regional VI Sulampua, Senin (26/10/2020), di Ballroom Maccora 1, Hotel The Rinra Jalan Metro Tanjung Bunga Nomor 2, Makassar. Kegiatan ini dibuka Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dan dihadiri oleh Bupati/Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, para Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Barat, para Pimpinan Industri Keuangan Non Bank, serta para Akademisi Asosiasi Pelaku Usaha.
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam sambutannya menyebutkan bahwa salah satu dukungan Pemprov Sulsel dalam menyukseskan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan adalah dengan membentuknya 22 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Sulsel, yang akan menyusul kemudian dua TPAKD, di Soppeng dan Luwu Timur. Nurdin berharap, TPAKD yang telah terbentuk dan dikukuhkan agar segera melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka akses keuangan yang seluas-luasnya, termasuk menggali potensi ekonomi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah.
“Pemprov Sulsel akan terus berkomitmen untuk berpartisipasi mendorong pencapaian target inklusi keuangan di tahun 2022 sesuai arahan Presiden pada rapat terbatas strategi nasional keuangan inklusi pada 28 Januari 2020, di mana pemerintah pusat kembali menargetkan inklusi keuangan sebesar 90%,” tutur Nurdin. Masih Nurdin, di tengah kondisi ekonomi yang masih belum pasti akibat pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi negara dan masyarakat juga ikut terpengaruh, keberadaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharap bisa memaksimalkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik, sehingga kehidupan ekonomi bisa kembali normal.
“Kita bersyukur pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini harus kita maksimalkan dengan baik agar pertumbuhan ekonomi bisa kita dorong ke arah yang lebih positif lagi. Seluruh langkah kita muaranya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga program ini wajib kita dukung bersama,” terang Nurdin.
Sementara itu, Kepala OJK Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Mohamad Nurdin Subandi, mengatakan bahwa kegiatan puncak BIK ini dilakukan secara langsung dan juga melalui virtual. “Kegiatan ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian Sulsel dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan,” sebut Nurdin. Ia mengatakan, perkembangan industri jasa keuangan di Sulsel hingga September 2020 menunjukkan kinerja yang positif di tengah pandemi. “Total aset perbankan di Sulsel posisi September tumbuh 0,36 % dengan nominal Rp153,31 Triliun. Ini ditopang oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang cukup tinggi mencapai 8,77% menjadi Rp108,27 T,” paparnya.
Sementara pertumbuhan kredit masih terkoreksi dengan nominal Rp122,35 T. Untuk kinerja penyaluran KUR di Sulsel juga terus meningkat. “Adapun hingga September 2020, realisasi KUR telah mencapai 6,69 T yang disalurkan kepada 204.997 debitur. Ia menyebutkan, kegiatan BIK sudah berlangsung sejak 1 Oktober – dan akan berakhir pada 31 Oktober 2020. Kegiatan BIK, antara lain layanan jasa keuangan berinsentif, fasilitasi pembiayaan bagi UMKM, akuisisi pembukaan rekening, webinar literasi dan inklusi keuangan sektor perbankan, pasar modal industri keuangan non bank, webinar finansial planning dan perlindungan konsumen, fasilitasi akses keuangan berbasis digital, UMKM sektor pertanian go digital, launching program one student and one account (OSOA), serta pengukuhan TPAKD Kab/Kota Parepare dan Tana Toraja.(FAAT).
